Sabtu, 13 November 2010

Wapres Dukung PP Pembatasan Perokok

Contoh grafis yang akan dipakai dalam kemasan rokok yang beredar di AS.




Wakil Presiden Boediono mendukung dan akan mempercepat pembatasan dan pengendalian konsumsi rokok melalui rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif yang akan segera diterbitkan oleh pemerintah.

Kehadiran PP tersebut sangat mendesak untuk mencegah meluasnya konsumsi rokok di lapisan masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak di Indonesia. Saat ini, dari 34 juta penduduk miskin Indonesia, sebanyak 60 persen atau 24 juta rumah tangga m iskin di antaranya menjadi konsumen rokok. Adapun secara individual, sebanyak 30 persen atau 12 juta orang penduduk miskin mengonsumsi rokok.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Farid A Moeloek dalam keterangan pers, seusia diterima Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (12/11/2010) sore tadi.

Moelok didampingi sejumlah anggota Komnas Pengendalian Tembakau di antaranya Kartono Muhammad dan Widyastuti Soerojo serta Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Abdillah Ahsan.

"Oleh karena itu, Wapres mendukung pembatasan dan pengendalian konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Apakah melalui sarana pengontrol harga, larangan iklan, peringatan rokok dan pembatasan kawasan rokok, yang akan dituangkan dalam PP," tandas Moeloek.

Harap tak ada lobi

Adapun menurut Kartono Muhammad, RPP yang diajukan Kementerian Kesehatan sekarang ini masih dalam pembahasan teknis antar kementerian. Seharusnya, PP tersebut sudah terbit setahun setelah Undang-Undang No. 3 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan terbit. Namun, hingga sekarang ini masih belum (terbit). "Jadi, Wapres akan minta stafnya untuk mengkaji agar lebih cepat diselesaikan," ujar Kartono.

Dengan adanya PP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif, tambah Kartono, diharapkan masyarakat miskin yang selama ini semakin miskin akibat mengonsumsi rokok, bisa dicegah. "Jangan sampai sudah sulit mendapatkan uang, uangnya justru dipakai untuk membeli rokok. Lebih baik dibelikan makanan atau kebutuhan lain," lanjutnya.

Ditanya kemungkinan keterlambatan PP akibat adanya lobi politik dari industri rokok ke birokrasi pemerintah juga disampaikan kepada Wapres, Kartono mengaku hal itu tidak dibicarakan. " Kami harapkan itu tidak terjadi," tandas Kartono.

Sementara menurut Widyastuti, dengan adanya PP tersebut, diharapkan tidak ada diskriminasi hak antara masyarakat Indonesia dengan penduduk Singapura, Malaysia dan Thailand.

"Industri tembakau kita mengekspor rokok dengan peringatan bahaya rokok dengan gambar dampak dari rokok, yaitu gambar orang yang terkena kanker agar memberikan efek jera bagai perokok. Namun, rokok yang dijual di Indonesia justru tidak ada gambar dampak dari perokok. Ini kan tidak ada kesamaan hak," papar Widyastuti, seraya menambahkan PP akan melarang iklan rokok di media massa.

Abdillah menambahkan, selain adanya instrumen harga dan target penerimaan cukai rokok yang harus dinaikkan, instrumen lainnya untuk membatasi dan mengendalikan konsumen rokok adalah pelarangan iklan dan peringatan bahaya merokok serta pembatasan kawasan merokok.


Sumber: Kompas.com


betterday zine | nov 2010 | betterdayzine.blogspot.com

 

DOMESTIC WAR

Live at The Oh Five

'FREE ME' Video

GO VEG!

xREPRESENTx

'The Downfall'. Sellout failed!

xLIFETIMEx

YKHC! Checkout: here!

EARTH CRISIS

Drug-dealers must fall!!

LIOSALFAR

Metalhardcore! Checkout: here!

Followers

Betterday zine Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template